Gunungkidulpos – Kasus dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat kalurahan pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 terungkap.
Sampai saat ini, dua temuan tersebut terjadi di Kapanewon Karangmojo pada Minggu (29/9) dan Patuk, Rabu (2/10) lalu.
Bawaslu mendapati ada 13 orang yang terdiri dari ASN dan Perangkat kalurahan ikut hadir dalam kegiatan kampanye salah satu paslon Pilkada Gunungkidul.
Dugaan pelanggaran netralitas itu melibatkan 3 orang ASN dan 10 perangkat kalurahan. Pihaknya menilai adanya dugaan pelanggaran yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 70 ayat (1) yang menyebutkan paslon dilarang melibatkan ASN dalam kampanye.
“Kami lakukan proses klarifikasi terhadap ASN, perangkat kalurahan maupun paslon yang terlibat kasus dugaan pelanggaran itu,” kata Komisioner Bawaslu Gunungkidul Kustanto Yuniarto, Kamis (17/10/2024).
Menurut Kustanto, kegiatan bukanlah kampanye melainkan sosialisasi aspirasi masyarakat yang menghadirkan salah satu paslon.
Dikatakan, ASN maupun perangkat kalurahan yang hadir pada saat itu tidak mengetahui kedatangan paslon pada kegiatan tersebut. Untuk memperkuat keterangan dari ASN dan perangkat kalurahan, pihaknya melakukan pemanggilan terhadap paslon.
“Hasil pemeriksaan, paslon mengatakan tidak mengetahui ataupun mengajak ASN dan perangkat kalurahan dalam kegiatan tersebut,” bebernya
Bawaslu menyatakan, kegiatan yang dilakukan antara paslon dan warga merupakan kegiatan internal sesuai dengan surat pemberitahuan sebelumnya. Kustanto juga menegaskan, telah mengimbau paslon untuk tidak melibatkan ASN maupun perangkat kalurahan.
“Kami mengimbau kepada ASN dan perangkat kalurahan untuk lebih berhati-hati dalam menerima undangan atau menghadiri salah satu kegiatan yang melibatkan paslon sepanjang masa kampanye,” pungkasnya. (Byu)
