Gunungkidulpos.com – Wonosari – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wonosari terus memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tidak hanya menyalurkan anggaran pemerintah, KPPN kini juga berperan sebagai pendamping dan penasihat keuangan bagi pemerintah maupun pelaku usaha.
Hal tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang digelar KPPN Wonosari, Kamis (27/08/2026). Mengusung tema “Peran KPPN Wonosari dalam Mengawal Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul”, kegiatan ini menjadi wadah memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Kepala KPPN Wonosari, Ana Sariasih, menjelaskan bahwa selain menjalankan fungsi sebagai penyalur anggaran, KPPN juga memiliki peran sebagai financial advisor atau penasihat keuangan.
“Dalam rangka pertumbuhan ekonomi, kami pertama berperan sebagai advisor kepada central government. Kami memastikan penyaluran anggaran bisa cepat sehingga memberi multiplier effect ke masyarakat dan UMKM,” kata Ana Sariasih.
Menurutnya, KPPN juga berperan sebagai penasihat bagi pemerintah daerah agar dana transfer dari pusat dapat segera dicairkan sehingga manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat.
Selain itu, KPPN Wonosari turut mendukung pengembangan UMKM melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada bantuan modal, tetapi juga peningkatan kapasitas pelaku usaha.
“Kita berikan peningkatan sumber daya melalui pelatihan. Kemarin, misalnya, ada pelatihan bagaimana menggunakan Artificial Intelligence (AI) untuk promosi, baik berupa poster maupun video,” ungkap Ana.
Sebagai bentuk dukungan bagi UMKM, KPPN Wonosari juga menyediakan fasilitas bernama Pojok Handayani. Fasilitas ini menjadi ruang promosi sekaligus sarana peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam pengelolaan keuangan, pemasaran digital, dan fotografi produk.
Dalam mengukur keberhasilan program pembiayaan UMi dan KUR, KPPN Wonosari tidak hanya melihat capaian penyaluran dana. Bersama Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dit. SMI) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP), KPPN melakukan survei untuk mengetahui dampak ekonomi yang dirasakan penerima manfaat.
“Pertama adalah survei ketepatan, untuk memastikan data orang yang mengajukan memang betul sesuai. Yang kedua, apakah ada manfaat keekonomiannya. Misalnya, dari yang dulu pegawainya berapa kini jadi berapa, atau omzetnya berapa menjadi berapa. Itu kami lakukan,” tegasnya.
Ana mengatakan, pihaknya masih menemukan adanya kesenjangan di lapangan. Banyak masyarakat yang telah mengikuti pelatihan usaha, namun belum dapat memulai atau mengembangkan usahanya karena terkendala modal.
“Oleh karena itu, kami terus berkomunikasi dengan mitra strategis Pemda dan pemangku kepentingan. Kami memastikan bahwa PIP dan KUR dari perbankan hadir sebagai solusi pembiayaan,” tambahnya.
Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, KPPN Wonosari berharap program pemberdayaan UMKM dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
“Harapannya untuk semua mitra kami bisa berkolaborasi. Dengan berkolaborasi dan fokus, pemberdayaan UMKM itu bisa dilakukan bersama-sama dari segala lini, sehingga UMKM kita nanti bisa tumbuh secara berkelanjutan,” pungkasnya. (Alvianita S. Imelda)
