Gunungkidulpos.com – Wonosari – Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) atau Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai bagian dari transformasi birokrasi menuju sistem pemerintahan yang lebih modern dan transparan.
Arahan tersebut disampaikan saat membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi KKI di Gunungkidul, Rabu (19/8/2026). Menurut Bupati, percepatan implementasi perlu dilakukan untuk meningkatkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sekaligus mengejar ketertinggalan dari daerah lain di DIY.
“Saya meminta Pak Sekda bersama TAPD dan OPD untuk ngegas banter, agar semua SKPD bisa mengimplementasikan KKI. Ini adalah lompatan peradaban birokrasi dari cara lama menuju cara baru yang digital, non-tunai, cepat, serta transparan,” tegas Bupati dalam arahannya.
Endah menilai digitalisasi transaksi pemerintah bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus diwujudkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel. Seluruh transaksi yang dilakukan secara elektronik akan terdokumentasi dengan baik sehingga dapat meminimalisir potensi penyimpangan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengingatkan filosofi perjuangan Bung Karno yang menyebut uang rakyat sebagai “darah rakyat” yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah yang digunakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Untuk mempercepat implementasi KKPD, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyiapkan tiga langkah utama. Pertama, mendorong keberanian bertransformasi dan mengubah pola pikir agar perubahan sistem tidak dipandang sebagai beban, melainkan peluang memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Kedua, OPD yang telah berhasil menerapkan KKPD didorong menjadi “kakak asuh” bagi perangkat daerah lain yang masih dalam proses adaptasi. Ketiga, memperkuat disiplin dan integritas penggunaan KKPD melalui pengawasan BKAD dan Inspektorat Daerah.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga terus memperkuat sinergi dengan Bank BPD DIY guna memastikan dukungan sistem dan instrumen pembayaran digital berjalan optimal di seluruh satuan kerja. Melalui langkah tersebut, diharapkan pelayanan publik semakin transparan, cepat, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. (Alvianita S. Imelda)
