Gunungkidulpos.com – Wonosari – Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menegaskan bahwa integritas harus menjadi landasan utama dalam pengelolaan kepegawaian. Ia mengingatkan agar proses pengangkatan, mutasi, maupun promosi jabatan di lingkungan pemerintah daerah berlangsung tanpa praktik titip-menitip dan transaksi keuangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Endah saat memberikan pembinaan kepada pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Gunungkidul di UPTIK BKPPD, Rabu (28/10/2026). Kegiatan ini diikuti oleh pegawai dari berbagai unsur, mulai dari pejabat struktural, fungsional, hingga pelaksana.
Dalam kesempatan itu, Endah menekankan bahwa pembinaan ASN harus memberikan dampak nyata terhadap sikap dan kinerja pegawai. Menurutnya, aparatur pemerintah tidak cukup hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga harus memiliki komitmen kuat untuk bekerja secara profesional dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Saya ingin menegaskan kembali bahwa pembinaan pegawai ini bukan sekadar kegiatan rutin atau seremoni karena tidak ada kegiatan, maka dibuatlah kegiatan pembinaan ini. Tetapi ini adalah upaya membangun aparatur yang berintegritas, aparatur yang profesional, yang disiplin, dan benar-benar hadir untuk melayani masyarakat,” ujar Endah.
Ia turut menyoroti pentingnya menjaga proses kepegawaian dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Menurutnya, penentuan jabatan harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kemampuan pegawai serta kepentingan organisasi, bukan berdasarkan hubungan pribadi ataupun keuntungan tertentu.
Endah mengapresiasi proses penataan jabatan yang dinilai tidak memiliki catatan negatif terkait dugaan transaksi keuangan. Ia berharap prinsip tersebut tetap dijaga agar pelaksanaan birokrasi berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati juga menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi praktik pemberian imbalan maupun penitipan nama demi mendapatkan posisi tertentu. Setiap ASN, lanjutnya, harus memahami bahwa jabatan merupakan amanah yang menuntut tanggung jawab, kompetensi, dan komitmen terhadap kepentingan publik.
Selain menekankan pentingnya integritas, Endah mengajak para pegawai menjadikan prinsip Catur Murti sebagai pedoman dalam bekerja. Prinsip yang mencakup berpikir baik, berperasaan baik, berkata baik, dan berbuat baik tersebut diharapkan mampu membentuk perilaku aparatur yang positif serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
Ia juga meminta seluruh ASN menjalankan tugas sesuai sumpah dan janji jabatan, dengan memberikan pengabdian terbaik bagi pemerintah daerah dan masyarakat Gunungkidul.
Sementara itu, Kepala BKPPD Kabupaten Gunungkidul, Iskandar, menyampaikan bahwa pembinaan tersebut melibatkan 51 ASN yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Iskandar menjelaskan, BKPPD kini menghadapi tuntutan kerja yang semakin berkembang. Pengelolaan kepegawaian tidak lagi sebatas menyelesaikan urusan administrasi, tetapi juga mencakup upaya meningkatkan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia aparatur.
“Tantangan saat ini berbeda dengan pendahulu-pendahulu kita. Bergeser tidak hanya pada fokus administrasi kepegawaian, tetapi pada pengembangan sumber daya manusia,” kata Iskandar.
Menurutnya, peningkatan kompetensi ASN menjadi kebutuhan penting agar aparatur mampu mengikuti perkembangan dan menjawab tantangan penyelenggaraan pemerintahan. Peran tersebut sekaligus menempatkan BKPPD sebagai bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di lingkungan pemerintah daerah.
Melalui pembinaan ini, BKPPD Kabupaten Gunungkidul diharapkan semakin memperkuat budaya kerja yang berintegritas, meningkatkan profesionalisme pegawai, serta mengoptimalkan pengembangan kompetensi ASN guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.
Reporter: Alvianita S. Imelda
